21 April 2017
07:31:30 WIB
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 22 TAHUN 2012
 
TENTANG 
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA 
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG
 
Menimbang  :
  • bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Tanjungpinang, maka perlu mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dalam suatu peraturan WALIKOTA
Mengingat   :
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890
  • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tanjungpinang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112 ) 
  • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali tarakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang- Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah   ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
  • Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah          ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )
  • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4723 )
  • Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 )
  • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkstsn pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 )
  • Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah Daerah     ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 )
  • Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 )
  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 ) 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Nomor 4829 )
  • Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
  • Peraturan Daerah kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10 )
  • Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Tanjungpinang  ( Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 3 ) 
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
  •  PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 
 
 
BAB I
KETENTUAN UMUM 
PASAL 1 
Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
  • Daerah adalah atau yang disebut kota Tanjungpinang
  • Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah kota , adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang
  • Walikora adalah Walikota Tanjungpinang
  • Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah kota Tanjungpinang
  • Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
  • Kepala Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
  • Kepala Sekretaris, adalah kepala Sekretaris dilingkungan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
  • Kepala Seksi, adalah kepala Seksi dilingkungan Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
  • Kolompok jabatan fungsional, adalah kelompok jabatan Fungsional dilingkungan Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang
  • Eselon, adalah tingkatan jabatan struktural di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang
 
 
BAB II 
 SUSUNAN ORGANISAI 
PASAL 2 
 
  • (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Terdiri atas ;
  1. Kepala 
  2. Unsur Pengarah
  3. Kepala Pelaksana 
  4. Sekretariat Unsur Pelaksana 
  5. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
  6. Seksi Kedaruratan dan Logistik
  7. Seksi Rehabilitas dan Rekontruksi

  • (2) Bagan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang      merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan 
 
 
BAB III
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 
Bagian Kesatu
Tugas Pokok Dan Fungsi 
Pasal 3
 
  • (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penanggulangan bencana  daerah, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana 
 
  • (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi
  1. Perumusan, penetapan kebijakan, penanggulangan bencana dan penangganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif 
  2. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana
  3. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
  4. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah kota Tanjungpinang
  5. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan 
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
 
Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 4 
 
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewewenangan Pemerintah Daerah dibidang penanggulangan bencana daerah
 
Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Pasal 5 
 
  • (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan  penanggulangan bencana kepada badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
 
  • (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi
  1. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah 
  2. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana  
 
Bagian Keempat 
 
Paragraf 1
Kepala Pelaksana 
Pasal 6 
 
  • (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap bencana dan pasca bencana secara terintegrasi
 
  • (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana menyelenggrakan fungsi

  • Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengawas penanggulangan bencana 
  • pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah
  • Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
 
 
Paragraf 2
Sekretariat Unsur Pelaksana
Pasal 7 
 
  • (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu kelapa pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan  pengendalian terhadap program administrasi, umum, keuangan dan penyusunan program
 
  • (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi

  • Pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan , perlengkapan dan rumah tangga
  • pembinaan dalam pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol
  • pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayah kota Tanjungpinang
  • pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana
 
 
Paragraf 3 
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Pasal 8
 
  • (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan  melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyarakat
 
  • (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi

  • perumusan kebijakan di bidang pencegahan , mitigasi dan kesiapsiagaan pada pasca bencana, bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyrarakat
  • Pengoordinasian dan pelaksanaan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pasca bencana , bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyarakat
  • Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyarakat
  • Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan , mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, bahaya kebakaran serta pemberdayaan masyarakat
  • Pelaksanaan kerjasama dengan instansi yang bergerak di bidang penanggulangan bahaya kebakaran yang ada di wilayah kota
  • Penyusunan dan pengendalian teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 
  • Penyusunan rencana dan pelaksana Pendidikan dan Pelatihan aparat pemadam kebakaran 
  • Penyusunan rencana dan program pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
  • Pembinaan terhadap peran serta masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya
 
 
   Paragraf  4
Seksi Kedaruratan dan Logistik
Pasal 9
 
  • (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana  pada saat tanggap darurat dan dukungan Logistik
 
  • (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi

  • Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan Logistik
  • Pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penangganan pengungsi dan dukungan logistik
  • Komando pelaksanaan penangganan bencana pada saat tanggap darurat
  • Pelaksana hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan Logistik
  • Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan Fungsinya
 
 
Paragraf 5
Seksi Rehabilitas dan Rekontruksi 
Pasal 10 
 
  • (1) Seksi Rehabilitas dan Rekontruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan        bencana pada pasca bencana
 
  • (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Rehabilitas dan Rekontruksi menyelenggarakan fungsi
  1. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
  2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
  3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekontruksi
  4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 
  5. Penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekontruksi 
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya
 
 
Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11 
 
  • (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan pekerjaan dan kegiatan
  • (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan di tetapkan berdasarkan peraturan  perundang-undangan 
 
  • (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk  berdasarkan peraturan perundang-undangan 
 
 
BAB IV
TATA KERJA
PASAL 12
 
 
  • (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsu pengarah dan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Tanjungpinang
 
  • (2) Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 
  • (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasioanal dan atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana
 
  • (4) Pimpinan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungaN masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
 
  • (5) Pimpinan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya 
 
 
 
 
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 13 
 
Pada saat berlakunya peraturan Walikota ini maka keputusan Walikota Nomor 146 Tahun 2006 tentang pembentukan satuan pelaksana 
Penanggulangan Bencana Kota Tanjungpinang dan Penanganan Pengungsi ( Satlak PBP ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 
 
Pasal 14
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini, dengan penempatanya dalam Berita
Daerah Kota Tanjungpinang
 
 
 
 
 
Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 18 Juni 2012
 
WALIKOTA TANJUNGPINANG    
      TTD                      
           SURYATATI A.MANAN          
    

Google Search

Tag Cloud

Agenda

'Sekretaris BPBD Kota Tanjungpinang mengikuti kegiatan evaluasi jabatan ( ...'

'TRC-PB BPBD Kota Tanjungpinang melakukan pelatihan pemasangan tenda untuk ...'

Berita Terpopuler

Untuk meminimalisir kemungkinan terburuk dari sebuah bencana, tentu
Kehobohan terjadi saat warga di JL. M.T. Hayono RT.01/RW.03

Cuaca

Facebook Fanpage